Prosedur Layanan Pengaduan

Pengguna Argapro

Prosedur Layanan Pengaduan Pengguna ArgaPro disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.17/SEOJK.07/2018 tentang pelaksanaan layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Melalui ketentuan tersebut, layanan pengguna ArgaPro hadir untuk para pengguna ArgaPro dalam memastikan kualitas layanan terbaik serta mengelola hubungan dan informasi yang transparan. Layanan ini terbuka agar pengguna ArgaPro dapat dengan mudah menyampaikan aduan dalam pelayanan, produk, dan kendala lainnya.

I. Untuk mengajukan pertanyaan dan/atau aduan, pengguna perlu memberikan:
  1. Identitas diri (Data KTP / SIM / KK).
  2. Surat kuasa apabila diperlukan.
  3. Tanggal transaksi atau jenis kasus.
  4. Uraian kasus peristiwa yang diadukan.
II. Pengguna ArgaPro dapat menyampaikan pengaduan dan pertanyaan melaui berbagai media lisan maupun tulisan;
  1. Melalui surat elektronik ke alamat: cs@argapro.id
  2. Menghubungi layanan pengaduan via telepon di nomor (021) 2598 1196
  3. Melalui Live Chat di halaman situs web argapro.id
  4. Melalui platform WhatsApp di nomor 0812 9822 9212
  5. Melalui pesan langsung ke akun Instagram ArgaPro : argapro.id
  6. Melalui pesan langsung atau tweet ke akun Twitter ArgaPro : @argapro.id
  7. Melalui pesan personal ke akun Facebook ArgaPro : @argaproindonesia
  8. Mengirimkan surat tertulis ke Kantor Pusat ArgaPro (PT. Arga Berkah Sejahtera, Gran Rubina Business Park 16F Jl. H. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia 12940).
  9. Bertemu langsung dengan Petugas Layanan Pengguna ArgaPro di Kantor Pusat ArgaPro.

Tim Layanan Pengguna ArgaPro akan memberikan respon terhadap pengaduan pada hari kerja, yaitu Senin – Jumat, pukul 09.00 - 17.00 WIB. Tim Layanan Pengguna akan memberikan respon terhadap pengaduan lisan, dalam kurun waktu 5 hari kerja setelah aduan diterima.

III. Alur Penyampaian dan Penyelesaian Aduan Pengguna ArgaPro;
  1. Pengguna ArgaPro mengajukan pengaduan melalui media dan kanal yang tersedia.
  2. Petugas Layanan Pengguna ArgaPro melakukan registrasi pengaduan.
  3. Petugas Layanan Pengguna ArgaPro memberikan tanda terima dan nomor registrasi pengaduan.
  4. Petugas Layanan Pengguna ArgaPro menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan. *
  5. Petugas Layanan Pengguna ArgaPro memberitahukan pengadu apabila proses pengaduan memerlukan perpanjangan waktu. **
  6. Petugas Layanan Pengguna ArgaPro menyampaikan hasil penyelesaian aduan kepada pengadu.

*) Proses penyelesaian aduan dilaksanakan dalam kurun waktu 20 hari kerja.

**) Dalam kondisi tertentu waktu penyelesaian aduan dapat diperpanjang hingga maksimal tambahan 20 hari kerja. Pengguna ArgaPro akan mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang perpanjangan waktu apabila pengaduan memerlukan tindakan khusus.

ArgaPro secara berkala melakukan pelaporan tentang pengaduan layanan pengguna kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pertanggungjawaban penyediaan Layanan Pengaduan Pengguna. Laporan meliputi jenis pengaduan, penyelesaian pengaduan, penyebab pengaduan, dan publikasi negatif pengaduan.

#AlirkanKebaikan

Ikuti perkembangan kami
Telah Terdaftar dan
Diawasi oleh
ArgaPro

S -720/NB.213/2019
Anggota dari
ArgaPro

0151/REG/AFPI/2019
Terdaftar Di
ArgaPro

01470/DJAI.PSE/04/2019
Telah Tersertifikasi
ArgaPro

ITGOV40251
ArgaPro

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

E-KYC ArgaPro

Anti Pencucian Uang

Hubungi Kami

Prosedur Layanan Pengaduan

Kalender Kegiatan

Publikasi Penanganan Pengaduan
Temukan kami di
ArgaPro ArgaPro ArgaPro ArgaPro ArgaPro

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.