ArgaPro

Meski Baru, Berikut Hal Yang Harus Diketahui Dari Circular Economy



DITULIS OLEH CHACA ZAFIRA PADA 26 FEB 2020 | EDUKASI FINANSIAL


Konsep Circular Economy merupakan hal baru di Indonesia, namun konsep  ini layak diterapkan karena banyak manfaat yang dihasilkan.

Presiden dan CEO World Business Council for Sustainable Development Peter Bakker mengatakan, konsep Circular Economy adalah konsep inovatif dan revolusioner yang menentang proses manufaktur dan konsumsi tradisional.

"Ini memungkinkan sistem ekonomi global menggunakan sumber daya alam dengan efisien," katanya dalam acara Sustainability Development (SD) Simposium 2018 di The Athenee Hotel, Bangkok, Thailand, Senin (9/7/2018).

Dia menjelaskan, untuk membuat konsep ini tersebar luas di komunitas bisnis, harus dimulai dengan menanamkan nilai ini di hati nurani manajemen dan karyawan untuk menuju tujuan yang sama.

Untuk di Indonesia sendiri penerapan Circular Economy sudah dibuktikan dengan membentuk bank sampah yang berfungsi sebagai tempat pegumpulan sampah, kemudian menjadikan sampah tersebut mempunyai nilai dan manfaat. Selain itu, pemerintah telah memilki roadmap bagaimana mengelola sampah yang baik, sehingga sejalan dengan Circular Economy.

#AlirkanKebaikan

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.