ArgaPro

Mengenal Lebih Dekat Bulan Inklusi Keuangan 2020, Termasuk Argapro Hadir Di Dalamnya


DITULIS OLEH CHACA ZAFIRA PADA 03 NOV 2020 | EDUKASI FINANSIAL


Kondisi keuangan yang inklusif diharapkan bisa menurunkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Kesenjangan sosial pun bisa diminimalisir yang  pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada upayanya dalam meningkatkan inklusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan event tahunan sejak tahun 2016 setiap bulan Oktober, yakni Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

Selain untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, BIK juga mencakup kegiatan seperti penyaluran kredit pembiayaan kepada UMKM dan pembukaan rekening berbagai produk layanan jasa keuangan dengan insentif seperti cashback dan promo khusus. Kegiatan ini ditujukan untuk membuka akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.

Apabila sebelumnya BIK dirayakan dengan festival dan expo fintech secara terbuka. Tahun ini, BIK 2020 dilaksanakan secara virtual untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi oleh pemerintah untuk menekan penyebaran COVID 19. Expo virtual bisa kalian kunjungi di website bik2020.id .

 ArgaPro turut hadir dalam memeriahkan event BIK 2020. Kalian semua bisa ikut menonton webinar-webinar yang telah dilaksanakan ArgaPro bersama beberapa universitas di Indonesia. Kumpulan webinar ini memiliki tema Fintech P2P Lending secara luas. Jangan lupa berkunjung ya sobat ArgaPro!

#AlirkanKebaikan

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.