ArgaPro

Kiat Baru Merayakan Imlek Di Masa Pandemi Covid-19


DITULIS OLEH CHACA ZAFIRA PADA 12 FEB 2021 | TIPS


Adanya pandemi COVID-19 tidak serta merta menghilangkan esensi dari perayaan Tahun Baru Imlek.  Meskipun begitu, masyarakat yang merayakan bisa menikmati Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 12 Februari 2021 ini dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 

Hal ini turut menjadi perhatian pemerintah seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dengan memberi himbauan terkait perayaan Imlek 2021 di masa pandemi.

 

1.Merayakan Imlek “Dari Rumah Saja”

Melalui keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/02/2021), Menkes Budi Gunadi mengimbau agar Tahun Baru Imlek 2021 dapat dirayakan dengan cara-cara yang sederhana serta mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya merayakan Imlek dari rumah saja dengan tetap berkomunikasi secara virtual atau daring. Dengan begitu, Tradisi yang selalu dilakukan sebelumnya, seperti berkumpul dengan keluarga besar dapat tetap berjalan. 

 

2.Menggunakan “Dompet Digital” Untuk Memberikan Angpau

Perayaan Imlek memang identik dengan Angpau, namun untuk situasi saat ini, memberi angpau secara langsung dapat meningkatkan penyebaran COVID-19. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Menkes Budi Gunadi “Kita juga bisa mengirimkan angpau dengan cara digital. Sekarang sudah sangat mudah, malah bisa lebih banyak. Kalau amplop merahnya tetap ingin disampaikan, bisa juga lewat kurir instan. Cara baru ini sekaligus bisa menyejahterakan teman-teman kita.” 

 

Dengan begitu, perayaan Tahun Baru Imlek 2021 dapat tetap dirayakan dengan cara-cara yang sederhana serta mematuhi protokol kesehatan.

 

#AlirkanKebaikan

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.