ArgaPro

Kiat Argapro Menyambut Situasi ‘New Normal’


DITULIS OLEH CHACA ZAFIRA PADA 21 JUL 2020 | ARGAPRO NEWS


Pada tanggal 04 Juni 2020, Gubernur DKI Jakarta mengumumkan akan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun perpanjangan PSBB ini merupakan masa transisi menuju kenormalan baru atau menuju era new normal. Pada kebijakan ini, pemerintah mulai memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan kembali rumah ibadan serta perkantoran dibuka kembali, tentu dengan syarat semua harus mengadaptasi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Argapro juga telah mempersiapkan beberapa peraturan pada saat menghadapi masa transisi. Yaitu salah satunya dengan menerapkan sistem shifting. Peraturan ini diterapkan demi mencegah terjadinya penumpukan dalam satu ruangan.

Penerapan jaga jarak atau social distancing juga tetap dijalankan meskipun kapasitas dalam satu ruangan juga tidak maksimal. Membawa alat makan sendiri, duduk tidak berdampingan, selalu mengenakan masker serta selalu membawa handsanitizer adalah langkah-langkah yang diterapkan di lingkungan kantor Argapro.

Langkah-langkah ini dijalankan demi mendukung program pemerintah dalam memerangi Covid – 19 dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Jadi, inilah kiat ArgaPro dalam menyambut ‘New Normal’, kalau kantor kamu bagaimana?  

#AlirkanKebaikan

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.