ArgaPro

Keuntungan Supply Chain Financing Dalam Meningkatkan Efisiensi Bisnis Di Tengah Pandemi


DITULIS OLEH CHACA ZAFIRA PADA 09 FEB 2021 | EDUKASI FINANSIAL


Di masa pandemi, banyak usaha yang terpaksa harus gulung tikar karena sulit bertahan di masa ini. Jangankan berpikir untuk memulai sebuah usaha, melanjutkan usaha yang sudah ada saja belum tentu bisa. Dalam hal ini, bukan berarti tidak ada solusi yang bisa digunakan. Salah satunya ialah kehadiran Supply Chain Financing (pembiayaan rantai pasok) yang memiliki sejumlah keuntungan dalam meningkatkan efisiensi bisnis di tengah masa pandemi.

Oleh karena itu, Supply Chain Financing memberikan keuntungan untuk menjaga efisiensi bisnis, karena:

 

1. Cashflow terjaga sehingga dapat meningkatkan volume penjualan.

2. Tanpa agunan, sehingga tidak perlu repot memikirkan aset apa yang bisa dijaminkan.

3. Jangka waktu fleksibel, sehingga bisa tetap fokus pengembangan bisnis.

4. Pembiayaan 100% dari tagihan apabila kualitas skoring baik.

5. Pengajuan dan pencairan secara digital sehingga bisa tetap fokus mengelola bisnis.

 

ArgaPro terus #AlirkanKebaikan kepada pelaku usaha melalui pembiayaan rantai pasok (Supply Chain Financing) untuk agen-agen usaha dari mitra pemasok yang bekerja sama dengan ArgaPro. Sehingga, membuat arus kas mitra pemasok lancar selama pandemi dan produksi tetap berjalan.

 

Yuk ikut #AlirkanKebaikan bersama ArgaPro agar semakin banyak pelaku usaha yang terbantu untuk menjaga usahanya di tengah masa pandemi. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi:

Telp: (021)-2598-1196

Email: cs@argapro.id

Web: https://argapro.id 

#AlirkanKebaikan

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.