ArgaPro

Diskon 40% Untuk Pembelian Kompor Dns Dan Rays Menggunakan Argapro

DITULIS OLEH CHACA ZAFIRA PADA 29 JAN 2020 | ARGAPRO NEWS

Mau hemat beli kompor untuk mempercantik dapurmu?Dapatkan diskon 40% setiap pembelian produk DNS dan Rays di ArgaMall dengan pembayaran menggunakan ArgaPro.

Dengan ArgaPro, pembayaran jauh lebih mudah dan hemat.

 

1. Proses Transparan

Seluruh aktivitasi keuangan dilakukan secara transparan tanpa ada biaya tersembunyi

 

2. Bekerjasama dengan mitra pemasok terkemuka

Pendanaan modal kerja dalam rantai bisnis dalam rangka penyediaan pasokan barang dagang atau jasa dari pihak pemasok kepada pihak pembeli (UMKM).

 

3. Persyaratan yang mudah dan tanpa agunan

Hanya memerlukan data diri dan dokumen pendukung, waktu yang cepat, tidak memerlukan jaminan.

 

4. Menyediakan pendampingan dalam proses pengajuan pinjaman

Dukungan petugas lapangan dan layanan pengguna ArgaPro sebelum, saat pengajuan, pembayaran dan setelah proses pinjaman.




*Promo ini berlaku selama ArgaPro bekerja sama dengan DNS dan Rays

#AlirkanKebaikan

Ikuti perkembangan kami
Telah Terdaftar dan
Diawasi oleh
ArgaPro

S -720/NB.213/2019
Anggota dari
ArgaPro

0151/REG/AFPI/2019
Terdaftar Di
ArgaPro

01470/DJAI.PSE/04/2019
Telah Tersertifikasi
ArgaPro

ITGOV40251
ArgaPro

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

E-KYC ArgaPro

Anti Pencucian Uang

Hubungi Kami

Prosedur Layanan Pengaduan

Kalender Kegiatan

Publikasi Penanganan Pengaduan
Temukan kami di
ArgaPro ArgaPro ArgaPro ArgaPro ArgaPro

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.