ArgaPro

Cerdas Mengelola Keuangan Di Kala Work From Home


DITULIS OLEH CHACA ZAFIRA PADA 23 APR 2020 | EDUKASI FINANSIAL


#DirumahAja menjadi alasan terkuat seseorang cenderung tidak bijak terhadap pengeluaran. Alibi“Pengeluaran tidak banyak karena cuma-dirumah-aja” menjadi kalimat sakti.
Banyak budget yang tidak terpakai justru dialokasikan ke hal yang seolah-olah menjadi “kebutuhan primer” padahal hanya untuk pamer.
 Contohnya:
Budget transportasi dialokasikan untuk belanja online yang tidak penting.
 “Kan lagi diskon, kapan lagi? Lagian juga ini kebutuhan, bisa digunakan”. Jika kalimat ini diucapkan3x dalam sehariselama masa PSBB yang tidak ditentukan, yasudah, #RIPDompet. 


 

Memang, kamu boleh Self-reward” dengan belanja yang dinginkan, asalkan kamu sudah mempunyai budget terpisahuntuk itu.
 Contoh: budget untuk grooming, budget untuk hangout bisa kamu alokasikan untuk membeli barang yang kamu inginkan di kala COVID-19.

 

Lebih baik, momen #DirumahAja digunakan untuk lebih mengontrol pengaturan keuangan. Gunakan waktu ini untuk mengevaluasi catatan keuangan selama tiga bulan terakhir.

 

Alokasikan budget yang tidak terpakai untuk menabung dan mempersiapkan investasi ketika iklim ekonomi sudah normal dan kondusif.

 

Momen ini jangan dijadikan sebagai ajang untuk konsumtif. Justru,jaga cashflow tetap sehatagar kamu semakin produktif.

 

Yuk, cerdas finansial bersama ArgaPro meskipun#DirumahAja.

#AlirkanKebaikan

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.