ArgaPro

Beratnya Hidup Menjadi Generasi Sandwich


DITULIS OLEH CHACA ZAFIRA PADA 08 JUL 2020 | EDUKASI FINANSIAL


Generasi sandwich rentan akan tekanan psikologis karena problem hidup yang dirasa terlalu berat. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, pada tahun 1981. Profesor sekaligus direktur praktikum Universitas Kentucky, Lexington, Amerika Serikat (AS), itu memperkenalkan istilah generasi sandwich dalam jurnal berjudul "The 'Sandwich' Generation: Adult Children of the Aging." 

Di dalam jurnal tersebut, Dorothy mendeskripsikan generasi sandwich sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak mereka. Generasi sandwich ini rentan mengalami banyak tekanan karena mereka merupakan sumber utama penyokong hidup orang tua dan anak-anak mereka.

 

Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi sandwich untuk bisa mengkomunikasikan kepada orang tua seberapa besar bantuan keuangan yang bisa diberikan setiap bulan. Sebab, faktor bantuan ekonomi memang menjadi faktor yang lebih besar dirasakan bagi generasi sandwich yang terjepit kebutuhan untuk membiayai rumah tangga sendiri dan juga kebutuhan orang tua.

 

Untuk memutus rantai generasi sandwich, maka langkah paling dasar yang paling dibutuhkan adalah mengembangkan kecerdasan finansial. Berikut ArgaPro rangkum tips keuangan untuk generasi sandwich:


1. Menata keuangan dengan baik.
2. Melengkapi kebutuhan proteksi diri.
3. Mengelola aset dan investasi dengan baik.
4. Berhati-hati dengan utang.
5. Menyiapkan dana pensiun.

 

Dengan begitu, saat generasi sandwich memasuki usia pensiun, mereka diharapkan tidak lagi memberatkan generasi berikutnya.

#AlirkanKebaikan

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.