Apa yang kita maksud dengan menyalurkan kebaikan?

Perjanjian Pendanaan yang Transparan

Perjanjian Pendanaan dilakukan dengan transparan, jelas, dan tidak ada biaya tersembunyi. Perjanjian pendanaan jual beli dengan manfaat, keuntungan, dan biaya yang telah disepakati oleh seluruh pihak terkait.

Manfaat Ekonomi

Peminjam wajib membayarkan harga beli ditambahkan dengan Manfaat keuntungan yang disepakati oleh setiap Mitra ArgaPro.

Biaya Platform

ArgaPro berhak atas biaya platform dari setiap pengajuan pendanaan yang terdanai sesuai dengan kesepakatan oleh setiap Mitra ArgaPro.

Denda

Saat ini ArgaPro belum memberikan denda atas keterlambatan pembayaran / pengembalian.

Kode Etik

Sesuai dengan kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), jumlah total biaya pinjaman yang dibebankan kepada Penerima Pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0.8% per hari, dihitung dari jumlah uang yang diterima oleh Penerima Pinjaman.

ArgaPro

Mitra Pemasok

ArgaPro

10,5% p.b. Bunga

4,7% Biaya Platform

0% Denda

#AlirkanKebaikan

Ikuti perkembangan kami
ArgaPro

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

E-KYC ArgaPro

Anti Pencucian Uang

Hubungi Kami

Prosedur Layanan Pengaduan

Kalender Kegiatan

Publikasi Penanganan Pengaduan

Media Sosial:

ArgaPro ArgaPro ArgaPro
ArgaPro ArgaPro

Telah Terdaftar dan Diawasi oleh

ArgaPro

Anggota terdaftar dari

ArgaPro

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.