Proses E-KYC ArgaPro

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) atau Know Your Customer Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan ArgaPro untuk mengetahui identitas pengguna dan memantau kegiatan transaksi keuangan pengguna. E-KYC adalah proses Know Your Customer secara digital. Berikut adalah tahapan E-KYC yang dilakukan ArgaPro;

  • Tahap 1 – Aplikasi Seluler dan Situs Web (sistem ArgaPro)

    • Proses pendaftaran melalui situs web dan aplikasi Argapro.
    • Calon pengguna memasukan data diri beserta kata sandi yang diinginkan.
    • Sistem ArgaPro akan melakukan pengecekan atau verifikasi data khususnya nama dan alamat surel.
    • Jika belum terdaftar, maka data pengguna akan tersimpan di basis data ArgaPro.
    • Setelah data tersimpan dan terdaftar, langkah selanjutnya adalah melengkapi data pribadi dengan disertai dokumen identitas beserta swafoto & lingkungan.
  • Tahap 2 – Pembuatan Tanda Tangan Digital (sistem vendor tanda tangan digital)

    • Setelah terdaftar dan melengkapi Identitas, Data Lengkap penerima Pinjaman berikut dokumen KTP, dikirimkan oleh sistem ArgaPro ke sistem Vendor tanda tangan digital.
    • Data Penerima Pinjaman akan diverifikasi oleh sistem vendor tanda tangan digital yang telah mendapat izin dan sertifikasi dari instansi resmi.
    • Sistem Vendor tanda tangan digital akan memberikan penilaian terkait data identitas dari penerima pinjaman. Kesesuaian data identitas selanjutnya akan diberitahukan ke sistem ArgaPro dan pengguna.
    • Bagi data identitas yang valid, maka pengguna dapat meneruskan layanan ArgaPro.
    • Bagi Data yang tidak valid, maka penerima pinjaman tidak dapat menggunakan layanan ArgaPro.
  • Tahap 3 – Aplikasi Survei (sistem ArgaPro)

    • Setelah terdaftar, khusus untuk Penerima Pinjaman akan mendapatkan kunjungan dari petugas survei ArgaPro.
    • Petugas Survei ArgaPro akan melakukan survei langsung secara tatap muka sesuai formulir survei dalam aplikasi ArgaPro.
    • Petugas Survei ArgaPro juga akan melakukan proses verifikasi dokumen, verifikasi fisik sesuai foto, dan lingkungan sekitar, sesuai data yang diserahkan oleh penerima pinjaman.
    • Petugas Survei ArgaPro wajib melakukan penilaian sesuai dengan kondisi yang ditemui langsung di lapangan.
    • Petugas Survei ArgaPro wajib menjaga kerahasiaan data pribadi milik penerima pinjaman.
  • Tahap 4 – Penilaian Pendanaan ArgaPro (Sistem ArgaPro)

    • Data penilaian dari Petugas Survei ArgaPro akan diolah oleh sistem ArgaPro untuk menghasilkan nilai skor pendanaan penerima Pinjaman.
    • Maksimal Skor yang bisa didapat adalah 45. Setiap skor yang didapat oleh penerima pinjaman akan dibandingkan dengan nilai maksimal untuk mendapatkan presentase bobot risiko pendanaan.
    • Tingkat Skor pendanaan dan golongan risikonya yang disiapkan dalam sistem ArgaPro:
    • Presentase Skor Pendanaan Risiko
      < 36% Risiko Tinggi
      36% - 70% Risiko Medium
      > 70% Risiko Rendah
  • Tahap 5 - Fungsi Risiko Pendanaan (sistem ArgaPro)

    • Setelah mendapatkan skor pendanaan, akan dilakukan survei lagi oleh Petugas ArgaPro terkait permintaan pinjaman yang telah diajukan oleh Penerima Pinjaman.
    • Petugas Survei Telepon ArgaPro akan menghubungi penerima pinjaman yang bersangkutan untuk menanyakan hal-hal terkait pengajuan pendanaan
    • Petugas Survei Telepon ArgaPro akan melakukan verifikasi data dan memastikan bahwa pengajuan pinjaman dilakukan oleh penerima pinjaman yang sesuai.
    • Petugas Survei Telepon ArgaPro akan memastikan data permintaan sudah benar dan pinjaman sudah sesuai, untuk selanjutnya diberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman.
    • Jika sesuai dan benar, maka pengajuan pinjaman bisa diproses untuk didanai oleh Pemberi Pinjaman.

#AlirkanKebaikan

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.