Kenapa ArgaPro?

ArgaPro adalah sebuah perusahaan teknologi finansial Indonesia yang menghubungkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang membutuhkan akses finansial untuk meningkatkan skala usaha mereka, dengan para pendana yang memiliki keinginan untuk berinvestasi dan menghadirkan dampak sosial bagi masyarakat.

ArgaPro dalam bekerja mengusung satu visi bersama:
"Meningkatkan akses finansial bagi usaha mikro dan masyarakat ekonomi rendah, berlandaskan gotong royong dan inovasi berkelanjutan."

Nilai dan Praktis ArgaPro

Ikut #AlirkanKebaikan dengan menjadi
ArgaTeam itu asyik dan menguntungkan lho!


ArgaPro
Gaji yang kompetitif
ArgaPro
Jam kerja fleksibel
ArgaPro
Tunjangan transportasi dan komunikasi
ArgaPro
Remote working
ArgaPro
Jatah 1 hari libur setiap bulan
ArgaPro
Asuransi kesehatan
ArgaPro
Lingkungan kerja menyenangkan
Argapro Argapro

Bergabung Menjadi Arga Team

Mari bersama menghadirkan inklusi keuangan kepada masyarakat Indonesia


LIHAT POSISI TERSEDIA

Atau kirimkan CV kamu ke

joinus@argapro.id

dengan subjek email “Nama – Posisi yang ingin kamu lamar”,
sehingga kami bisa mengenal kamu lebih baik.

Bersama kita bisa, mari mulai bersama ArgaPro.

#AlirkanKebaikan

Ikuti perkembangan kami
Telah Terdaftar dan
Diawasi oleh
ArgaPro

S -720/NB.213/2019
Anggota dari
ArgaPro

0151/REG/AFPI/2019
Terdaftar Di
ArgaPro

01470/DJAI.PSE/04/2019
Telah Tersertifikasi
ArgaPro

ITGOV40251
ArgaPro

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

E-KYC ArgaPro

Anti Pencucian Uang

Hubungi Kami

Prosedur Layanan Pengaduan

Kalender Kegiatan

Publikasi Penanganan Pengaduan
Temukan kami di
ArgaPro ArgaPro ArgaPro ArgaPro ArgaPro

Hak Cipta PT Arga Berkah Sejahtera © 2019

PERHATIAN:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko pendanaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.
  3. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk ponsel pintar atau telepon seluler), perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui rekening escrow dan rekening virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.